Mekanisme Pengawasan Aparat Kepolisian: Perlunya Transparansi dan Akuntabilitas
Pengawasan terhadap aparat kepolisian merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Salah satu kunci utama dalam mekanisme pengawasan ini adalah transparansi dan akuntabilitas.
Menurut Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, transparansi dalam pengawasan aparat kepolisian sangat diperlukan agar masyarakat dapat melihat secara jelas bagaimana kinerja polisi dalam menjalankan tugasnya. “Transparansi akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dan meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kekuasaan,” ujar Usman.
Sementara itu, akuntabilitas juga menjadi hal yang tak kalah penting dalam mekanisme pengawasan aparat kepolisian. Menurut peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu, akuntabilitas akan memaksa aparat kepolisian untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan. “Tanpa adanya akuntabilitas, aparat kepolisian dapat dengan mudah melakukan tindakan sewenang-wenang tanpa takut akan konsekuensinya,” ujar Erasmus.
Namun, sayangnya, masih banyak kendala dalam menerapkan mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel terhadap aparat kepolisian. Beberapa kasus pelanggaran HAM yang melibatkan polisi seringkali tidak ditindaklanjuti dengan serius, hal ini menimbulkan keraguan terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga kewajaran dan keadilan.
Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam mekanisme pengawasan aparat kepolisian agar lebih transparan dan akuntabel. Masyarakat juga perlu terus mengawasi dan mengkritisi setiap tindakan aparat kepolisian yang dianggap tidak sesuai dengan aturan hukum. Dengan demikian, diharapkan aparat kepolisian dapat bekerja dengan lebih profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam menjalankan tugasnya.