Menyoal Penerapan Hukum di Institusi Binawidya telah menjadi perbincangan hangat dalam dunia pendidikan akhir-akhir ini. Banyak pertanyaan muncul mengenai bagaimana hukum diterapkan dalam lingkungan pendidikan, khususnya di institusi binawidya.
Menurut Dr. Arief Syarifuddin, seorang pakar hukum pendidikan, penerapan hukum di institusi binawidya harus dilakukan dengan bijaksana dan proporsional. “Hukum harus menjadi alat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi seluruh civitas academica,” ujarnya.
Namun, tidak jarang terjadi ketidaksesuaian antara penerapan hukum dengan prinsip-prinsip pendidikan. Hal ini seringkali menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Menurut Prof. Hasanudin, seorang ahli hukum pidana, “Penerapan hukum di institusi binawidya haruslah mengutamakan keadilan dan kepentingan bersama, bukan hanya mengedepankan aturan semata.”
Dalam konteks ini, perlu adanya dialog dan diskusi yang terbuka antara pihak-pihak terkait, baik dari kalangan akademisi, mahasiswa, maupun pihak eksternal seperti aparat penegak hukum. Hal ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul di institusi binawidya.
Menurut Surat Keputusan Rektorat Nomor 123 Tahun 2020 tentang Pedoman Penegakan Hukum di Lingkungan Binawidya, penerapan hukum harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. “Setiap tindakan hukum yang diambil harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kebenaran,” demikian bunyi salah satu pasal dalam surat keputusan tersebut.
Dengan demikian, penting bagi seluruh pihak terkait untuk memahami betapa pentingnya penerapan hukum di institusi binawidya. Hukum harus menjadi sarana untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan berkualitas. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menyoal penerapan hukum di institusi binawidya demi terwujudnya pendidikan yang merata dan berkeadilan.