Tindak pidana perbankan merupakan salah satu masalah serius yang terus mengancam stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya hukum yang efektif dan tegas. Upaya hukum dalam menanggulangi tindak pidana perbankan di Indonesia sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.
Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, upaya hukum harus dilakukan secara komprehensif dan terkoordinasi dengan baik. “Penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan harus dilakukan secara tegas dan adil, tanpa pandang bulu,” ujar Jimly Asshiddiqie.
Salah satu upaya hukum yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan kerja sama antara lembaga penegak hukum, seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Kolaborasi yang baik antara lembaga-lembaga ini dapat mempercepat proses penanganan kasus tindak pidana perbankan.
Selain itu, perlu juga adanya peraturan yang jelas dan tegas terkait tindak pidana perbankan. Hal ini penting agar pelaku tindak pidana tidak leluasa dalam melakukan aksinya. Menurut Prof. Yusril Ihza Mahendra, “Perlunya revisi peraturan perundang-undangan terkait perbankan untuk memperkuat penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana perbankan.”
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dr. Bambang Sugiarto, disebutkan bahwa upaya hukum yang efektif dalam menanggulangi tindak pidana perbankan juga harus didukung oleh penerapan teknologi yang canggih. “Pemanfaatan teknologi dalam sistem perbankan dapat membantu mendeteksi dini potensi tindak pidana perbankan,” ujar Bambang Sugiarto.
Dengan adanya upaya hukum yang efektif dan terkoordinasi dengan baik, diharapkan tindak pidana perbankan di Indonesia dapat diminimalisir. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan pun dapat terjaga dengan baik.