Peran penting pemerintah dalam mendorong kerjasama dengan masyarakat tidak bisa dianggap remeh. Sebagai mediator antara kepentingan negara dan kebutuhan masyarakat, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan terciptanya sinergi yang baik antara kedua pihak.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, “Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat merupakan fondasi utama dalam pembangunan suatu negara. Tanpa kerjasama yang baik, tidak mungkin negara dapat mencapai kemajuan yang diinginkan.”
Salah satu contoh nyata peran penting pemerintah dalam mendorong kerjasama dengan masyarakat adalah melalui program-program partisipatif seperti pembangunan infrastruktur yang melibatkan partisipasi masyarakat setempat. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
Menurut Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah, “Pemerintah perlu memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan begitu, masyarakat akan merasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap pembangunan yang sedang berlangsung.”
Selain itu, peran pemerintah juga dapat diwujudkan melalui pembentukan kebijakan yang progresif dan inklusif. Dengan memperhatikan keberagaman masyarakat serta mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada, pemerintah dapat menciptakan iklim kerjasama yang kondusif.
Dalam hal ini, Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam membangun kerjasama yang harmonis dengan masyarakat. Beliau menyatakan, “Pemerintah harus senantiasa mendengar suara masyarakat dan merespons kebutuhan mereka dengan cepat dan tepat. Hanya dengan demikian, kerjasama yang berkelanjutan dapat terwujud.”
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran penting pemerintah dalam mendorong kerjasama dengan masyarakat tidak dapat dipandang sebelah mata. Melalui kebijakan yang inklusif dan partisipatif, pemerintah dapat memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.